Aktivis 98 Tidak Lihat Ada Tanda-tanda Jokowi Tepati Janji
Aktivis 98 Tidak Lihat Ada Tanda-tanda Jokowi Tepati Janji - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Aktivis 98 Tidak Lihat Ada Tanda-tanda Jokowi Tepati Janji yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Sejumlah janji politik diumbar Presiden Joko Widodo di panggung Pilpres 2019 lalu. Salah satunya adalah penuntasan kasus HAM berat masa lalu.
Kini, rakyat menuntut janji Jokowi untuk menuntaskan kasus HAM yang terjadi pada Mei 1998.
Salah satunya oleh Aktivis 98 Universitas Diponegoro (Undip) Petrus Hari Hariyanto, yang masih aktif bersuara bersama Keluarga Besar Rakyat Demokratik (KBRD) Nasional.
"Kami selalu menuntut kasus pelanggaran HAM dituntaskan, termasuk kasus penculikan. Jika dalam kampanye pilpres kita membuka keterlibatan Prabowo, saatnya kini kita menuntut Jokowi untuk menyelesaikannya," ujar pendiri KBRD Nasional ini saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/5).
Tapi, selama setengah tahun Jokowi menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden, Petrus tak melihat kerja-kerja konkret kabinet untuk menunaikan janji menuntaskan kasus HAM.
"Tanda-tanda ke arah sana tidak ada. Bahkan, pemerintahan Jokowi juga menambah daftar pelanggaran HAM yang dilakukan negara, contohnya di Papua," sebut eks Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.
Oleh karena itu, dia mengaku tidak berharap banyak kepada siapapun pemimpin yang menjabat di pemerintahan. Pasalnya, mereka semua cuma sosok politisi yamg biasa mengubar janji menurut Petrus.
"Sehingga jangan sekali-kali menyandarkan bahwa kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan dengan cara menitipkan kepada figur tertentu, seperti Jokowi. Ilusi," kata Petrus Hari Hariyanto.
"Masyarakat sipil harus bangun kekuatan politiknya sendiri untuk mendorong agar ada proses politik dalam menyelesaikan kasus HAM massa lalu. Bila tidak diselesaikan, pelanggaran HAM akan terus berulang," sambungnya.[rmol]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Aktivis 98 Tidak Lihat Ada Tanda-tanda Jokowi Tepati Janji yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Aktivis 98 Tidak Lihat Ada Tanda-tanda Jokowi Tepati Janji yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Sejumlah janji politik diumbar Presiden Joko Widodo di panggung Pilpres 2019 lalu. Salah satunya adalah penuntasan kasus HAM berat masa lalu.
Kini, rakyat menuntut janji Jokowi untuk menuntaskan kasus HAM yang terjadi pada Mei 1998.
Salah satunya oleh Aktivis 98 Universitas Diponegoro (Undip) Petrus Hari Hariyanto, yang masih aktif bersuara bersama Keluarga Besar Rakyat Demokratik (KBRD) Nasional.
"Kami selalu menuntut kasus pelanggaran HAM dituntaskan, termasuk kasus penculikan. Jika dalam kampanye pilpres kita membuka keterlibatan Prabowo, saatnya kini kita menuntut Jokowi untuk menyelesaikannya," ujar pendiri KBRD Nasional ini saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/5).
Tapi, selama setengah tahun Jokowi menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden, Petrus tak melihat kerja-kerja konkret kabinet untuk menunaikan janji menuntaskan kasus HAM.
"Tanda-tanda ke arah sana tidak ada. Bahkan, pemerintahan Jokowi juga menambah daftar pelanggaran HAM yang dilakukan negara, contohnya di Papua," sebut eks Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.
Oleh karena itu, dia mengaku tidak berharap banyak kepada siapapun pemimpin yang menjabat di pemerintahan. Pasalnya, mereka semua cuma sosok politisi yamg biasa mengubar janji menurut Petrus.
"Sehingga jangan sekali-kali menyandarkan bahwa kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan dengan cara menitipkan kepada figur tertentu, seperti Jokowi. Ilusi," kata Petrus Hari Hariyanto.
"Masyarakat sipil harus bangun kekuatan politiknya sendiri untuk mendorong agar ada proses politik dalam menyelesaikan kasus HAM massa lalu. Bila tidak diselesaikan, pelanggaran HAM akan terus berulang," sambungnya.[rmol]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Pemuda Indonesia Menang Adu Jotos dengan Bule AS Disebut Berdarah Jawa-Manado
- PSBB Surabaya Raya Diakhiri, Khofifah Sudah Peringatkan Tingginya Risiko Covid-19: Di Atas Jakarta
- Dianggap Hina Adat Minang, Ade Armando Dilaporkan Ke Polda Sumbar
- 123 Tenaga Kesehatan Di Jawa Barat Terinfeksi Covid-19
- Gaji Kepala Pengelola Dana Haji (BPKH) Rp 135 Juta Plus THR Rp 92 Juta, Semua Gaji dari Dana Kelolaan
Komentar
Posting Komentar