Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos
Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil meminta pemerintah pusat membenahi data warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Data antar instansi berbeda-beda. Menurutnya, itu masalah yang harus lekas diperbaiki.
"BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri," kata Emil mengutip Antara, Kamis (7/5/2020).
Jika pemerintah sendiri tidak memiliki basis data yang kuat dan padu, kata Emil, maka wajar jika data pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Emil meminta pemerintah pusat membenahi masalah itu.
"Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah," kata Emil.
Emil juga menyinggung soal pembagian sembilan jenis bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona. Mengenai hal itu, Emil mengatakan bahwa masyarakat menjadi bingung dan berpotensi terjadi kekacauan dalam penyaluran dana bansos.
Diketahui, ada sembilan jenis bantuan yang diberikan kepada warga Jabar, yakni bantuan untuk korban PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Prakerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Makan atau Nasi Bungkus.
Masyarakat akan bingung, lanjut Emil, karena bantuan tidak datang secara bersamaan. Sementara pihak yang menjadi bulan-bulanan warga yang kecewa adalah Pemprov Jabar.
"Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data," kata Emil.
Sebelumnya, Emil juga meminta pemerintah pusat memberikan bansos untuk 38 juta warga Jawa Barat yang terdampak virus corona. Sejauh ini, pemerintah pusat hanya memberikan bansos kepada 9,4 juta warga Jabar.
"Jadi, bapak dan ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa," tuturnya saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5).
Mantan wali kota Bandung itu menuturkan bahwa Provinsi Jabar memiliki jumlah penduduk yang besar. Namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa, bukan jumlah penduduk.
"Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat Covid-19," kata Emil.[Antara]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
(Foto: Humas Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil meminta pemerintah pusat membenahi data warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Data antar instansi berbeda-beda. Menurutnya, itu masalah yang harus lekas diperbaiki.
"BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri," kata Emil mengutip Antara, Kamis (7/5/2020).
Jika pemerintah sendiri tidak memiliki basis data yang kuat dan padu, kata Emil, maka wajar jika data pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Emil meminta pemerintah pusat membenahi masalah itu.
"Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah," kata Emil.
Emil juga menyinggung soal pembagian sembilan jenis bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona. Mengenai hal itu, Emil mengatakan bahwa masyarakat menjadi bingung dan berpotensi terjadi kekacauan dalam penyaluran dana bansos.
Diketahui, ada sembilan jenis bantuan yang diberikan kepada warga Jabar, yakni bantuan untuk korban PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Prakerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Makan atau Nasi Bungkus.
Masyarakat akan bingung, lanjut Emil, karena bantuan tidak datang secara bersamaan. Sementara pihak yang menjadi bulan-bulanan warga yang kecewa adalah Pemprov Jabar.
"Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data," kata Emil.
Sebelumnya, Emil juga meminta pemerintah pusat memberikan bansos untuk 38 juta warga Jawa Barat yang terdampak virus corona. Sejauh ini, pemerintah pusat hanya memberikan bansos kepada 9,4 juta warga Jabar.
"Jadi, bapak dan ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa," tuturnya saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5).
Mantan wali kota Bandung itu menuturkan bahwa Provinsi Jabar memiliki jumlah penduduk yang besar. Namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa, bukan jumlah penduduk.
"Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat Covid-19," kata Emil.[Antara]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Kades Kritik Kerja Pemerintah Tangani Covid, Gubernur Jateng: Dia Stres
- Catat Banyak Prestasi, Koalisi Peduli Jakarta Siap Antar Anies Baswedan Jadi Presiden
- RUU HIP Dinilai Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Keimanan
- Direktur Median: Jika Prabowo tak Maju, Suara akan ke Anies dan Sandi
- Negara Sedang Krisis, Pimpinan KPK Malah Berencana Naikkan Gaji
Komentar
Posting Komentar