Siang Ini, Komunitas Pasien Cuci Darah Ajukan Gugat Perpres BPJS Ke MA
Siang Ini, Komunitas Pasien Cuci Darah Ajukan Gugat Perpres BPJS Ke MA - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Siang Ini, Komunitas Pasien Cuci Darah Ajukan Gugat Perpres BPJS Ke MA yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilegitimasi pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 akan digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).
Melalui pengacaranya, Rusdianto Matulatuwa, KPCDI memastikan bahwa berkas gugatan akan dikirim ke MA pada hari ini, Rabu (20/5).
“Jam 12 hari ini, berkas uji materi Pepres 64/2020 akan diajukan ke Mahkamah Agung," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/5).
Beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II mulai bulan depan. Sementara iuran kelas III akan naik pada awal tahun 2021.
Untuk nominal kenaikan iuran peserta mandiri kelas I adalah dari Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu. Kemudian peserta iuran mandiri kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu. Sedangkan, peserta iuran peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500,- menjadi Rp 35 ribu.
Namun secara substansi, Rusdianto Matulatuwa menyebutkan bahwa kenaikan iuran BPJS telah menyalahi keputusan MA, yang pada 2019 lalu menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur di Perpres 75/2019.
Yang intinya, sejak keputusan MA (atas gugatan Perppres 75/2019) sampai lahirnya Perpres 64/2020, BPJS kesehatan belum melakukan perubahan dan pembenahan baik secara internal dan eksternal," sebutnya.
"Salah satu pertimbangan MA memutuskan Perpres 75/2019 pasal 34 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, atau membatalkan kenaikan iuran 100 persen untuk semua kelas," demikian Rusdianto Matulatuwa. (Rmol)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Siang Ini, Komunitas Pasien Cuci Darah Ajukan Gugat Perpres BPJS Ke MA yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Siang Ini, Komunitas Pasien Cuci Darah Ajukan Gugat Perpres BPJS Ke MA yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilegitimasi pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 akan digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).
Melalui pengacaranya, Rusdianto Matulatuwa, KPCDI memastikan bahwa berkas gugatan akan dikirim ke MA pada hari ini, Rabu (20/5).
“Jam 12 hari ini, berkas uji materi Pepres 64/2020 akan diajukan ke Mahkamah Agung," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/5).
Beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II mulai bulan depan. Sementara iuran kelas III akan naik pada awal tahun 2021.
Untuk nominal kenaikan iuran peserta mandiri kelas I adalah dari Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu. Kemudian peserta iuran mandiri kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu. Sedangkan, peserta iuran peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500,- menjadi Rp 35 ribu.
Namun secara substansi, Rusdianto Matulatuwa menyebutkan bahwa kenaikan iuran BPJS telah menyalahi keputusan MA, yang pada 2019 lalu menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur di Perpres 75/2019.
Yang intinya, sejak keputusan MA (atas gugatan Perppres 75/2019) sampai lahirnya Perpres 64/2020, BPJS kesehatan belum melakukan perubahan dan pembenahan baik secara internal dan eksternal," sebutnya.
"Salah satu pertimbangan MA memutuskan Perpres 75/2019 pasal 34 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, atau membatalkan kenaikan iuran 100 persen untuk semua kelas," demikian Rusdianto Matulatuwa. (Rmol)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Satu Miliar Vaksin Covid-19 Akan Diproduksi Untuk Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat
- “Istri Corona” Pak Mahfud
- GEGER! Dirut Baru TVRI, Eks Kontributor Playboy, Warganet 'Bongkar' Jejak Twit-Twit Lamanya
- Dilaporkan Bikin Status FB Diduga Hina Nabi, Marbut di Karimun Diamankan
- Peringatan untuk DKI Setelah Angka Reproduksi Corona Naik Lagi
Komentar
Posting Komentar