Tanggapan Serikat Pekerja Migran Indonesia atas Kenaikan BPJS: “Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri”
Tanggapan Serikat Pekerja Migran Indonesia atas Kenaikan BPJS: “Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri” - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Tanggapan Serikat Pekerja Migran Indonesia atas Kenaikan BPJS: “Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri” yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Menanggapi Video Conference Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris yang mengatakan “Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai bukti bahwa negara hadir”, hanyalah sebuah bentuk Angkat Telor (Kalau Orang Medan Mengatakan Yang Artinya Menjilat Pemimpin).
Sementara perpres yang diteken Presiden Joko Widodo tersebut memuat tentang kenaikan Iuran peserta yang semangkin memberatkan rakyat Indonesia, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan itu menunjukan bahwa “Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri”. Jika memang negara itu hadir maka seharusnya BPJS Kesehatan dibubarkan dan seluruh biaya kesehatan rakyatnya harusnya ditanggung oleh negara.
Kenaikan iuran tersebut bagi para peserta BPJS Kesehatan mulai Juli 2020 semakin memberatkan para peserta mandiri baik itu Kelas I, Kelas II hingga Kelas III, hal ini dapat kita hitung dengan asumsi satu keluarga 4 Orang (Suami, Istri dan 2 Anak) maka dapat dirincikan sebagai berikut :
Untuk iuran peserta mandiri kelas I naik 87,5 % dari sebelumnya Rp.80.000,- X 4 orang = Rp.320.000,- menjadi Rp150.000,- maka jika dikali 4 Orang Maka Setiap bulannya satu keluarga akan membayar sebesar Rp.600.000,- dari yang tadinya Cuma membayar Rp.320.000,- setiap bulannya maka sekarang menjadi Rp.600.000,- sehingga terjadi kenaikan beban tambahan Rp. 280.000,- persatu keluarga
Kelas II naik 96,07 % dari Rp.51.000 X 4 Orang = Rp.204.000 menjadi Rp.100.000 maka jika dikali 4 Orang Maka Setiap bulannya satu keluarga akan membayar sebesar Rp.400.000,-. dari yang tadinya Cuma membayar hanya Rp.204.000 setiap bulannya maka sekarang menjadi Rp.400.000 sehingga terjadi kenaikan beban tambahan Rp.196.000 persatu keluarga
Sementara, perpres baru juga menyebutkan bahwa iuran peserta mandiri kelas III baru akan naik itu pada tahun depan Pemerintah mendongkrak kenaikan iuran peserta mandiri kelas III sebesar 37,25 persen dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu.
Bentuk aturan Perpres dipilih karena tidak lagi memerlukan koordinasi dan persetujuan DPR RI, sehingga peraturan itu bisa langsung diterapkan dan itu juga menjadi fakta bahwa Pemerintah tidak peduli dengan kenaikan serta dampak yang akan terjadi dimasa datang.
Seharusnya pemerintah itu hadir untuk meringankan beban rakyat, sehingga kesejateraan rakya bisa segera terwujud seperti cita – cita kemerdekaan yang berdaulad adil dan makmur. Bukan malah menambah beban rakyat melalui kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.
Jadi di mana akalnya sehingga dirut BPJS Kesehatan yang digaji ± 200 juta mengatakan negara hadir, sedangkan kenaikan iuran tersebut menunjukan bahwa negara tidak lebih sebagai wujud tukang palak bagi rakyatnya?
Jadi sangat jelas bahwa statement itu telah menghina akal sehat dan rasionalitas kita. Maka dari itu kami Serikat Pekerja Migran Indonesia mengajak seluruh eleman masyarakat untuk menolak kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan bila perlu kita melakukan aksi Boikot Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan.
Jakarta, 16 Mei 2020
Hormat Kami
Serikat Pekerja Migran Indonesia
Dto
Nicho Silalahi
(Sekjend)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Tanggapan Serikat Pekerja Migran Indonesia atas Kenaikan BPJS: “Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri” yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Tanggapan Serikat Pekerja Migran Indonesia atas Kenaikan BPJS: “Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri” yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
[Pers Rilis]
Serikat Pekerja Migran Indonesia: “Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri”
Menanggapi Video Conference Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris yang mengatakan “Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai bukti bahwa negara hadir”, hanyalah sebuah bentuk Angkat Telor (Kalau Orang Medan Mengatakan Yang Artinya Menjilat Pemimpin).
Sementara perpres yang diteken Presiden Joko Widodo tersebut memuat tentang kenaikan Iuran peserta yang semangkin memberatkan rakyat Indonesia, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan itu menunjukan bahwa “Negara Hadir Sebagai Pemeras Rakyat Sendiri”. Jika memang negara itu hadir maka seharusnya BPJS Kesehatan dibubarkan dan seluruh biaya kesehatan rakyatnya harusnya ditanggung oleh negara.
Kenaikan iuran tersebut bagi para peserta BPJS Kesehatan mulai Juli 2020 semakin memberatkan para peserta mandiri baik itu Kelas I, Kelas II hingga Kelas III, hal ini dapat kita hitung dengan asumsi satu keluarga 4 Orang (Suami, Istri dan 2 Anak) maka dapat dirincikan sebagai berikut :
Untuk iuran peserta mandiri kelas I naik 87,5 % dari sebelumnya Rp.80.000,- X 4 orang = Rp.320.000,- menjadi Rp150.000,- maka jika dikali 4 Orang Maka Setiap bulannya satu keluarga akan membayar sebesar Rp.600.000,- dari yang tadinya Cuma membayar Rp.320.000,- setiap bulannya maka sekarang menjadi Rp.600.000,- sehingga terjadi kenaikan beban tambahan Rp. 280.000,- persatu keluarga
Kelas II naik 96,07 % dari Rp.51.000 X 4 Orang = Rp.204.000 menjadi Rp.100.000 maka jika dikali 4 Orang Maka Setiap bulannya satu keluarga akan membayar sebesar Rp.400.000,-. dari yang tadinya Cuma membayar hanya Rp.204.000 setiap bulannya maka sekarang menjadi Rp.400.000 sehingga terjadi kenaikan beban tambahan Rp.196.000 persatu keluarga
Sementara, perpres baru juga menyebutkan bahwa iuran peserta mandiri kelas III baru akan naik itu pada tahun depan Pemerintah mendongkrak kenaikan iuran peserta mandiri kelas III sebesar 37,25 persen dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu.
Bentuk aturan Perpres dipilih karena tidak lagi memerlukan koordinasi dan persetujuan DPR RI, sehingga peraturan itu bisa langsung diterapkan dan itu juga menjadi fakta bahwa Pemerintah tidak peduli dengan kenaikan serta dampak yang akan terjadi dimasa datang.
Seharusnya pemerintah itu hadir untuk meringankan beban rakyat, sehingga kesejateraan rakya bisa segera terwujud seperti cita – cita kemerdekaan yang berdaulad adil dan makmur. Bukan malah menambah beban rakyat melalui kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.
Jadi di mana akalnya sehingga dirut BPJS Kesehatan yang digaji ± 200 juta mengatakan negara hadir, sedangkan kenaikan iuran tersebut menunjukan bahwa negara tidak lebih sebagai wujud tukang palak bagi rakyatnya?
Jadi sangat jelas bahwa statement itu telah menghina akal sehat dan rasionalitas kita. Maka dari itu kami Serikat Pekerja Migran Indonesia mengajak seluruh eleman masyarakat untuk menolak kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan bila perlu kita melakukan aksi Boikot Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan.
Jakarta, 16 Mei 2020
Hormat Kami
Serikat Pekerja Migran Indonesia
Dto
Nicho Silalahi
(Sekjend)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Apa Yang Menimpa George Floyd di AS, Itulah Yang Terjadi Setiap Hari di Palestina, Dan Dunia Membisu
- Teror Dan Ancaman Diskusi Mahasiswa UGM, Roy Suryo: Provokasinya Mirip-mirip Tahun 1965
- Muhammadiyah Klaten Dicatut untuk Meneror Ortu Mahasiswa UGM, Pengurus: Polisi Harus Usut Tuntas
- Pemerintah Hapus 2 Pesawat Rancangan BJ Habibie dari Proyek Strategis Nasional, Warganet: Habibie Kena Prank Jokowi
- Istri Atlet Mualaf MMA Ini Dipecat Karena Berhijab, Dia Malah Bersyukur dan Semakin Bangga Menjadi Muslim.. MASYA ALLAH
Komentar
Posting Komentar