Hipmi Dorong Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Kartu Prakerja
Hipmi Dorong Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Kartu Prakerja - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Hipmi Dorong Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Kartu Prakerja yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Anggawira menuturkan, sejak awal Kartu Prakerja dirancang untuk dilakukan pada situasi normal.
Dikatakan, program ini tidak dirancang untuk situasi krisis seperti saat ini, ketika banyak perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Tahun 2020 ini adalah tahun krisis bagi semua orang, lapangan pekerjaan pun berkurang. Sangat disayangkan pemerintah terlalu memaksakan untuk meluncurkan program Kartu Prakerja di situasi seperti ini,” katanya dilansir dari Antara.
Akibatnya, program ini dinilai tampak dilaksanakan terburu-buru dan kurang transparan. Bahkan karenanya, memunculkan asumsi adanya potensi maladministrasi.
Lebih lanjut, pihaknya pun menyoroti, delapan mitra platform digital yang digandeng dalam program ini.
“Ada ruang gelap dalam pengelolaan dana APBN untuk pelatihan daring sebesar Rp 5,6 triliun. Sampai saat ini belum ada transparansi bagaimana alokasi dana, dana berapa yang dibayarkan kepada delapan lembaga mitra pemerintah tersebut,” ujarnya.
“Telah banyak keluhan karena video pelatihan daring tersebut berisi materi yang cukup menggelikan seperti cara memasak dan memancing, apalagi ini program pemerintah dengan anggaran triliunan,” imbuhnya.
Anggawira pun mengingatkan, semestinya materi pelatihan memenuhi standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sehingga lulusan program ini bisa diserap perusahaan.
Ditambahkan, dia menyarankan pemerintah memanfaatkan BLK sehingga bisa menghemat biaya, ataupun bersinergi dengan perguruan tinggi guna mendapatkan materi pelatihan yang lebih berkualitas.[pojoksatu]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Hipmi Dorong Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Kartu Prakerja yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Hipmi Dorong Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Kartu Prakerja yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Anggawira menuturkan, sejak awal Kartu Prakerja dirancang untuk dilakukan pada situasi normal.
Dikatakan, program ini tidak dirancang untuk situasi krisis seperti saat ini, ketika banyak perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Tahun 2020 ini adalah tahun krisis bagi semua orang, lapangan pekerjaan pun berkurang. Sangat disayangkan pemerintah terlalu memaksakan untuk meluncurkan program Kartu Prakerja di situasi seperti ini,” katanya dilansir dari Antara.
Akibatnya, program ini dinilai tampak dilaksanakan terburu-buru dan kurang transparan. Bahkan karenanya, memunculkan asumsi adanya potensi maladministrasi.
Lebih lanjut, pihaknya pun menyoroti, delapan mitra platform digital yang digandeng dalam program ini.
“Ada ruang gelap dalam pengelolaan dana APBN untuk pelatihan daring sebesar Rp 5,6 triliun. Sampai saat ini belum ada transparansi bagaimana alokasi dana, dana berapa yang dibayarkan kepada delapan lembaga mitra pemerintah tersebut,” ujarnya.
“Telah banyak keluhan karena video pelatihan daring tersebut berisi materi yang cukup menggelikan seperti cara memasak dan memancing, apalagi ini program pemerintah dengan anggaran triliunan,” imbuhnya.
Anggawira pun mengingatkan, semestinya materi pelatihan memenuhi standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sehingga lulusan program ini bisa diserap perusahaan.
Ditambahkan, dia menyarankan pemerintah memanfaatkan BLK sehingga bisa menghemat biaya, ataupun bersinergi dengan perguruan tinggi guna mendapatkan materi pelatihan yang lebih berkualitas.[pojoksatu]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Waketum PAN: Yang Dibutuhkan Kebijakan Terukur, Bukan Pencitraan
- Jutaan Pekerja Di PHK, Yandri Susanto: Rakyat Akan Marah Jika Benar 500 TKA China Masuk Indonesia
- Rem Penularan Virus Corona, Malaysia Tangkap Ratusan Migran Tidak Berdokumen
- 500 TKA China Akan Masuk Sultra, Yandri Susanto: Itu Kebodohan Di Atas Bodoh!
- Memalukan, Krisis Tidak Jadi Gara-gara Korona
Komentar
Posting Komentar