Waketum PAN: Yang Dibutuhkan Kebijakan Terukur, Bukan Pencitraan
Waketum PAN: Yang Dibutuhkan Kebijakan Terukur, Bukan Pencitraan - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Waketum PAN: Yang Dibutuhkan Kebijakan Terukur, Bukan Pencitraan yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dinilai mengambil kebijakan dengan kepentingan politik praktis dan pencitraan dalam menghadapi pandemik Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto melihat langkah pemerintah yang selalu mencoba-coba.
Yandri pun teringat seperti apa sikap pemerintahan Jokowi yang selalu bertolak belakang dengan kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sejak awal diumumkan kasus pertama Covid-19.
"Waktu itu Anies Baswedan mau lockdown atau PSBB, kan ditolak sama Luhut sama Pak Jokowi kan, ya itu mungkin karena ada perbedaan pandangan politik," ujar Yandri Susanto saat dihubungi redaksi, Minggu (3/5).
Padahal, kata Ketua Komisi VIII DPR ini, saat pandemik yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat, tidak boleh disangkutpautkan dengan kepentingan politik praktis maupun pencitraan.
"Tidak boleh dianggap ide lawan itu bagus terus dibatalkan, itu tidak perlu begitu lah," tegas Yandri.
Meskipun dibantah, lanjut Yandri, pemerintahan Jokowi pun akhirnya mencoba beberapa kebijakan yang disusun oleh Anies Baswedan.
"Kan berapa kali ide Anies misalkan untuk membatasi imigrasi covid itu dibantah terus sama Luhut kan, dimentahkan gitu. Tapi ujung-ujungnya dicoba, dilakukan, tapi sudah terlambat. Tapi menurut saya ya tidak apa-apa lah dari pada tidak sama sekali," pungkasnya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, sejumlah aturan termasuk koordinasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 simpang siur dan tidak jelas.[rmol]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Waketum PAN: Yang Dibutuhkan Kebijakan Terukur, Bukan Pencitraan yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Waketum PAN: Yang Dibutuhkan Kebijakan Terukur, Bukan Pencitraan yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dinilai mengambil kebijakan dengan kepentingan politik praktis dan pencitraan dalam menghadapi pandemik Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto melihat langkah pemerintah yang selalu mencoba-coba.
Yandri pun teringat seperti apa sikap pemerintahan Jokowi yang selalu bertolak belakang dengan kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sejak awal diumumkan kasus pertama Covid-19.
"Waktu itu Anies Baswedan mau lockdown atau PSBB, kan ditolak sama Luhut sama Pak Jokowi kan, ya itu mungkin karena ada perbedaan pandangan politik," ujar Yandri Susanto saat dihubungi redaksi, Minggu (3/5).
Padahal, kata Ketua Komisi VIII DPR ini, saat pandemik yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat, tidak boleh disangkutpautkan dengan kepentingan politik praktis maupun pencitraan.
"Tidak boleh dianggap ide lawan itu bagus terus dibatalkan, itu tidak perlu begitu lah," tegas Yandri.
Meskipun dibantah, lanjut Yandri, pemerintahan Jokowi pun akhirnya mencoba beberapa kebijakan yang disusun oleh Anies Baswedan.
"Kan berapa kali ide Anies misalkan untuk membatasi imigrasi covid itu dibantah terus sama Luhut kan, dimentahkan gitu. Tapi ujung-ujungnya dicoba, dilakukan, tapi sudah terlambat. Tapi menurut saya ya tidak apa-apa lah dari pada tidak sama sekali," pungkasnya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, sejumlah aturan termasuk koordinasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 simpang siur dan tidak jelas.[rmol]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Kronologi Kepala Desa Dikeroyok Warganya karena Larang Salat Id Berjemaah
- Arief Poyuono: Pengalaman Siti Fadilah Dapat Digunakan Dalam Perang Melawan Covid-19, Jangan Kembalikan Ke Penjara
- Semangati Masyarakat, Tim Medis RSUD Bayung Lencir Cetuskan #IndonesiaJanganMenyerah
- Belasan Benda Misterius di Langit Klaten Pagi Ini, Balon Udara Lagi?
- Kemenlu Bantah Hoaks Indonesia Di-lockdown Dunia
Komentar
Posting Komentar