Kegelisahan Jusuf Kalla Sudah Tercium Sejak Lama, Mulai Kebijakan Anies Yang Dianulir Luhut Hingga Pejabat Sibuk Cari Panggung
Kegelisahan Jusuf Kalla Sudah Tercium Sejak Lama, Mulai Kebijakan Anies Yang Dianulir Luhut Hingga Pejabat Sibuk Cari Panggung - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Kegelisahan Jusuf Kalla Sudah Tercium Sejak Lama, Mulai Kebijakan Anies Yang Dianulir Luhut Hingga Pejabat Sibuk Cari Panggung yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Kritikan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang menganggap peraturan penanganan virus corona baru (Covid-19) simpang siur sejatinya sudah terlihat sejak lama.
Menurut analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang, Miftahul Adib, simpang siur tersebut sudah terjadi saat adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah daerah dengan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Salah satu contohnya ketika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyetop operasi KRL namun dianulir oleh Menkomaritim dan Investasi Ad Interim Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Ini parameter yang menandakan simpang siur itu. Tak ada bahasa kesatuan dari pusat dan daerah,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).
Hal lain yang menjadi persoalan adalah tidak adanya ketegasan dari pemerintah pusat yang hanya memberikan imbauan terkait aturan yang dikeluarkan, seperti larangan mudik yang baru ditetapkan (24/4). Disebut larangan namun sanksi bagi yang membandel baru diberlakukan pada 7 Mei 2020.
“Ini juga menandakan pemerintah dinilai bimbang,” ujarnya.
Padahal, kata Adib, pandemik Covid-19 sudah beberapa kali diingatian akan berdampak krisis, bukan hanya kesehatan melainkan juga meliputi krisis sosial, ekonomi, hingga keamanan.
Namun sayang, kebijakan pemerintah seolah membuka peluang krisis itu terjadi, seperti Menkumham Yasona Laoly dengan membebaskan 30-ribuan narapidana melalui program asimilasi.
“Ini kan keputusan yang tak tepat, malah disinyalir menambah masalah,” jelas Adib.
Soal jaring pengaman sosial pun belum seluruhnya menyentuh masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini menandakan koordinasi antara pusat dan daerah tidak berjalan efektif.
Untuk itu, Adib menyarankan pemerintah mulai membangun komunikasi berbasis risiko dan mitigasi di mana semua menteri tak boleh sembarang mengeluarkan statemen, melainkan percayakan pada tupoksi masing-masing.
“Jangan seakan berlomba nyari panggung saat wabah. Ini penting, masyarakat biar memahami informasi yang jelas dan tak membingungkan,” pungkasnya.[rmol]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Kegelisahan Jusuf Kalla Sudah Tercium Sejak Lama, Mulai Kebijakan Anies Yang Dianulir Luhut Hingga Pejabat Sibuk Cari Panggung yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Kegelisahan Jusuf Kalla Sudah Tercium Sejak Lama, Mulai Kebijakan Anies Yang Dianulir Luhut Hingga Pejabat Sibuk Cari Panggung yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Kritikan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang menganggap peraturan penanganan virus corona baru (Covid-19) simpang siur sejatinya sudah terlihat sejak lama.
Menurut analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang, Miftahul Adib, simpang siur tersebut sudah terjadi saat adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah daerah dengan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Salah satu contohnya ketika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyetop operasi KRL namun dianulir oleh Menkomaritim dan Investasi Ad Interim Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Ini parameter yang menandakan simpang siur itu. Tak ada bahasa kesatuan dari pusat dan daerah,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).
Hal lain yang menjadi persoalan adalah tidak adanya ketegasan dari pemerintah pusat yang hanya memberikan imbauan terkait aturan yang dikeluarkan, seperti larangan mudik yang baru ditetapkan (24/4). Disebut larangan namun sanksi bagi yang membandel baru diberlakukan pada 7 Mei 2020.
“Ini juga menandakan pemerintah dinilai bimbang,” ujarnya.
Padahal, kata Adib, pandemik Covid-19 sudah beberapa kali diingatian akan berdampak krisis, bukan hanya kesehatan melainkan juga meliputi krisis sosial, ekonomi, hingga keamanan.
Namun sayang, kebijakan pemerintah seolah membuka peluang krisis itu terjadi, seperti Menkumham Yasona Laoly dengan membebaskan 30-ribuan narapidana melalui program asimilasi.
“Ini kan keputusan yang tak tepat, malah disinyalir menambah masalah,” jelas Adib.
Soal jaring pengaman sosial pun belum seluruhnya menyentuh masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini menandakan koordinasi antara pusat dan daerah tidak berjalan efektif.
Untuk itu, Adib menyarankan pemerintah mulai membangun komunikasi berbasis risiko dan mitigasi di mana semua menteri tak boleh sembarang mengeluarkan statemen, melainkan percayakan pada tupoksi masing-masing.
“Jangan seakan berlomba nyari panggung saat wabah. Ini penting, masyarakat biar memahami informasi yang jelas dan tak membingungkan,” pungkasnya.[rmol]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Tak Suka Video Call, Begini Cara Deddy Corbuzier Silaturahmi Lebaran
- Tak Bisa Rayakan Idul Fitri Dengan Keluarga, Dokter Ini Ungkap Lebih Khawatir Akan Adanya Risiko Lonjakan Kasus Covid-19
- Tadinya Optimis, Vaksin Covid-19 Yang Dikembangkan Ilmuan Oxford Hanya Punya Peluang 50 Persen
- Setelah Kelas Dihapus, Begini Pengaturan Peserta BPJS Kesehatan
- Masjid Al Aqsa Ditutup, Warga Shalat Ied Di Depan Gerbang
Komentar
Posting Komentar