Jokowi Keluhkan Distribusi Bansos, Yandri: Makanya Jangan Anggap Remeh
Jokowi Keluhkan Distribusi Bansos, Yandri: Makanya Jangan Anggap Remeh - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Jokowi Keluhkan Distribusi Bansos, Yandri: Makanya Jangan Anggap Remeh yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi menganggap remeh masalah bantuan sosial untuk rakyat yang terdampak Covid-19.
Hal ini disampaikan Yandri merespons pernyataan Presiden ketujuh RI itu yang mengeluhkan masih minimnya bantuan sosial yang tersalurkan kepada rakyat dan meminta tiga menterinya bergerak cepat.
"Jadi saya kira Pak Jokowi jangan menganggap ini remeh. Ini persoalan serius karena komunikasi Pak Jokowi, itu tidak nyambung dengan pemahaman masyarakat," ucap Yandri saat dihubungi pada Sabtu malam (16/5).
Maksudnya, lanjut wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan masyarakat akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan berturut-turut.
Hal itu dipahami rakyat bahwa semua masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini akan mendapatkan bantuan tersebut, dan cara mendapatkannya gampang tidak bertele-tele.
"Ternyata faktanya, yang dapat itu sangat sedikit. Dan mengurusnya berbelit-belit. Itu lah yang hari ini, sudah banyak di lapangan yang tidak tepat sasaran, jumlahnya (penerima) sedikit dan susah dicairkan. Artinya orang antre di bank-bank, kantor pos," jelas legislator Dapil Banten ini.
Hal ini sejak awal diprotes Yandri kepada pemerintah pusat, kenapa penyaluran bansos ini tidak diserahkan saja kepada bupati dan wali kota.
Ini agar para kepala daerah yang berkoordinasi dengan camat untuk memanggil para kepala desa/lurah di daerahnya.
Kemudian, bantuan itu bisa disalurkan secara cepat dan tepat sasaran dengan melibatkan RT/RW yang nantinya akan memanggil penerima bansos, sehingga rakyat tidak berkumpul atau berkerumun untuk mendapatkan bantuan.
"Jadi Pak Jokowi menurut saya jangan main pidato-pidato terus dan akhirnya rakyat di bawah menganggap seolah-olah dapat semua bantuan. Ini yang bikin kisruh di tingkat desa," jelas Yandri.
Hal ini, menurutnya, membuat para kepala desa menjadi sasaran masyarakat. Mereka ada yang dituduh makan uang bansos, dan pilih kasih.
Padahal kades tidak mengetahui data penerima bansos karena bukan berasal dari keluarahan yang mengeluarkan data itu.
"Jadi kalau hari ini Pak Jokowi mengatakan baru 15 persen BLT atau sembako tersebar, ya itu tadi, pola koordinasi, pola komunikasi atau penyampaian seolah-olah menggampangkan masalah, masyarakat akan mendapatkan bantuan, ternyata itu kan jauh dari harapan. Yang terdampak kan lebih dari 20 juta KK," tambahnya.(jpnn)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Jokowi Keluhkan Distribusi Bansos, Yandri: Makanya Jangan Anggap Remeh yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Jokowi Keluhkan Distribusi Bansos, Yandri: Makanya Jangan Anggap Remeh yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi menganggap remeh masalah bantuan sosial untuk rakyat yang terdampak Covid-19.
Hal ini disampaikan Yandri merespons pernyataan Presiden ketujuh RI itu yang mengeluhkan masih minimnya bantuan sosial yang tersalurkan kepada rakyat dan meminta tiga menterinya bergerak cepat.
"Jadi saya kira Pak Jokowi jangan menganggap ini remeh. Ini persoalan serius karena komunikasi Pak Jokowi, itu tidak nyambung dengan pemahaman masyarakat," ucap Yandri saat dihubungi pada Sabtu malam (16/5).
Maksudnya, lanjut wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyampaikan masyarakat akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan berturut-turut.
Hal itu dipahami rakyat bahwa semua masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini akan mendapatkan bantuan tersebut, dan cara mendapatkannya gampang tidak bertele-tele.
"Ternyata faktanya, yang dapat itu sangat sedikit. Dan mengurusnya berbelit-belit. Itu lah yang hari ini, sudah banyak di lapangan yang tidak tepat sasaran, jumlahnya (penerima) sedikit dan susah dicairkan. Artinya orang antre di bank-bank, kantor pos," jelas legislator Dapil Banten ini.
Hal ini sejak awal diprotes Yandri kepada pemerintah pusat, kenapa penyaluran bansos ini tidak diserahkan saja kepada bupati dan wali kota.
Ini agar para kepala daerah yang berkoordinasi dengan camat untuk memanggil para kepala desa/lurah di daerahnya.
Kemudian, bantuan itu bisa disalurkan secara cepat dan tepat sasaran dengan melibatkan RT/RW yang nantinya akan memanggil penerima bansos, sehingga rakyat tidak berkumpul atau berkerumun untuk mendapatkan bantuan.
"Jadi Pak Jokowi menurut saya jangan main pidato-pidato terus dan akhirnya rakyat di bawah menganggap seolah-olah dapat semua bantuan. Ini yang bikin kisruh di tingkat desa," jelas Yandri.
Hal ini, menurutnya, membuat para kepala desa menjadi sasaran masyarakat. Mereka ada yang dituduh makan uang bansos, dan pilih kasih.
Padahal kades tidak mengetahui data penerima bansos karena bukan berasal dari keluarahan yang mengeluarkan data itu.
"Jadi kalau hari ini Pak Jokowi mengatakan baru 15 persen BLT atau sembako tersebar, ya itu tadi, pola koordinasi, pola komunikasi atau penyampaian seolah-olah menggampangkan masalah, masyarakat akan mendapatkan bantuan, ternyata itu kan jauh dari harapan. Yang terdampak kan lebih dari 20 juta KK," tambahnya.(jpnn)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- New Normal, Menkes Terawan Masih 'Hilang Ditelan Bumi'
- Negara Sedang Krisis, Pimpinan KPK Malah Berencana Naikkan Gaji
- Muslim Uighur Dipaksa Jalani Pengadilan Rekayasa, Dihukum karena Tegakkan Shalat
- Catat Banyak Prestasi, Koalisi Peduli Jakarta Siap Antar Anies Baswedan Jadi Presiden
- Direktur Median: Jika Prabowo tak Maju, Suara akan ke Anies dan Sandi
Komentar
Posting Komentar