Jokowi Pura-Pura Pro Rakyat, tapi Ternyata Kejam, Ini Fakta-Fakta Kebijakannya yang Diungkap
Jokowi Pura-Pura Pro Rakyat, tapi Ternyata Kejam, Ini Fakta-Fakta Kebijakannya yang Diungkap - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Jokowi Pura-Pura Pro Rakyat, tapi Ternyata Kejam, Ini Fakta-Fakta Kebijakannya yang Diungkap yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Rezim Joko Widodo dipandang menjadi pemerintah yang benar-benar kejam karena mencekik rakyatnya bertubi-tubi di tengah krisis ekonomi saat pandemik Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, yang heran karena tak kunjung harga BBM diturunkan. Namun, iuran BPJS Kesehatan dinaikkan.
Menurut Ubedilah, tidak diturunkannya harga BBM hingga saat ini oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak berpihak kepada rakyat.
“Fakta bahwa harga BBM di Indonesia tidak turun di tengah harga minyak mentah dunia yang anjlok hingga level 29,19 dolar AS per barel, menunjukan bahwa pemerintah memang benar-benar tidak berpihak kepada rakyat,” ucap Ubedilah Badrun, Minggu (17/5).
Padahal kata Ubedilah, pemerintah sering kali cepat-cepat menaikkan harga BBM dengan menggunakan alasan bahwa harga minyak dunia naik. Namun, hal tersebut tidak segera dilakukan jika harga minyak dunia turun.
“Ini maknanya tidak ada keadilan kebijakan untuk rakyat,” tegas Ubedilah.
“Kalau alasan pemerintah tidak mau menurunkan harga BBM karena daya konsumsi BBM saat ini sedang menurun karena kebijakan PSBB melarang orang bepergian, alasan itu saat ini tidak lagi dibenarkan karena Jokowi kembali melonggarkan orang untuk bepergian. Jadi penggunaan BBM sudah naik kembali,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) ini pun menyinggung Presiden Jokowi yang malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
“Ketidakadilan kebijakan juga terlihat dengan dinaikannya iuran BPJS (Kesehatan). Ini tentu makin mencekik ekonomi rakyat. Semakin memberatkan rakyat bawah apalagi di tengah PHK yang terus terjadi. Di tengah pengangguran yang terus bertambah,” katanya.
Dengan dua kebijakan tersebut, Ubedilah berkesimpulan bahwa rezim Jokowi benar-benar kejam.
Apalagi berkedok citra pro rakyat jelata dengan menggembor-gemborkan telah memberikan bantuan kepada rakyat di tengah pandemik Covid-19.
“Rakyat banyak menganggur, disuruh beraktivitas membersamai corona, bantuan sosial belum semua mereka dapatkan, harga BBM tidak turun. Ini kekejaman berkedok citra pro rakyat jelata,” pungkas Ubedilah.
(rmol/pojoksatu)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Jokowi Pura-Pura Pro Rakyat, tapi Ternyata Kejam, Ini Fakta-Fakta Kebijakannya yang Diungkap yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Jokowi Pura-Pura Pro Rakyat, tapi Ternyata Kejam, Ini Fakta-Fakta Kebijakannya yang Diungkap yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Rezim Joko Widodo dipandang menjadi pemerintah yang benar-benar kejam karena mencekik rakyatnya bertubi-tubi di tengah krisis ekonomi saat pandemik Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, yang heran karena tak kunjung harga BBM diturunkan. Namun, iuran BPJS Kesehatan dinaikkan.
Menurut Ubedilah, tidak diturunkannya harga BBM hingga saat ini oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak berpihak kepada rakyat.
“Fakta bahwa harga BBM di Indonesia tidak turun di tengah harga minyak mentah dunia yang anjlok hingga level 29,19 dolar AS per barel, menunjukan bahwa pemerintah memang benar-benar tidak berpihak kepada rakyat,” ucap Ubedilah Badrun, Minggu (17/5).
Padahal kata Ubedilah, pemerintah sering kali cepat-cepat menaikkan harga BBM dengan menggunakan alasan bahwa harga minyak dunia naik. Namun, hal tersebut tidak segera dilakukan jika harga minyak dunia turun.
“Ini maknanya tidak ada keadilan kebijakan untuk rakyat,” tegas Ubedilah.
“Kalau alasan pemerintah tidak mau menurunkan harga BBM karena daya konsumsi BBM saat ini sedang menurun karena kebijakan PSBB melarang orang bepergian, alasan itu saat ini tidak lagi dibenarkan karena Jokowi kembali melonggarkan orang untuk bepergian. Jadi penggunaan BBM sudah naik kembali,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels) ini pun menyinggung Presiden Jokowi yang malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
“Ketidakadilan kebijakan juga terlihat dengan dinaikannya iuran BPJS (Kesehatan). Ini tentu makin mencekik ekonomi rakyat. Semakin memberatkan rakyat bawah apalagi di tengah PHK yang terus terjadi. Di tengah pengangguran yang terus bertambah,” katanya.
Dengan dua kebijakan tersebut, Ubedilah berkesimpulan bahwa rezim Jokowi benar-benar kejam.
Apalagi berkedok citra pro rakyat jelata dengan menggembor-gemborkan telah memberikan bantuan kepada rakyat di tengah pandemik Covid-19.
“Rakyat banyak menganggur, disuruh beraktivitas membersamai corona, bantuan sosial belum semua mereka dapatkan, harga BBM tidak turun. Ini kekejaman berkedok citra pro rakyat jelata,” pungkas Ubedilah.
(rmol/pojoksatu)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Gaji TKA China di Indonesia Capai Rp434,5 Juta
- Imbas Sopir Bus Jakarta-Cirebon Positif Covid-19, Satu Desa Di Majalengka Dikarantina
- Pengakuan Warga Konawe Terima Kedatangan 500 TKA China: Jika Sudah Steril Ngapain Dilarang?
- Fadli Zon: Memang Jamaah Haji Rela Duitnya Dipakai Buat Perkuat Rupiah?
- Efek Corona, Mahasiswa Tuntut Nadiem Ringankan Uang Kuliah
Komentar
Posting Komentar