Pemerintah Bikin Bingung Masyarakat, Pengamat: Jokowi Gagal Jadi Komandan yang Dipatuhi Prajuritnya
Pemerintah Bikin Bingung Masyarakat, Pengamat: Jokowi Gagal Jadi Komandan yang Dipatuhi Prajuritnya - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Pemerintah Bikin Bingung Masyarakat, Pengamat: Jokowi Gagal Jadi Komandan yang Dipatuhi Prajuritnya yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa menjadi komandan yang konsisten dan tidak membingungkan masyarakat dalam menghadapi pandemik Covid-19.
Lantaran pernyataan dan kebijakan yang diambil terkadang tidak sejalan dengan para menterinya, juga berbeda dengan fakta di lapangan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).
"Persoalan besar pemerintah saat ini adalah buruknya koordinasi. Presiden gagal menjadi komandan yang dipatuhi para prajurit. Inilah kemudian yang membuat kebijakan penanganan Covid-19 beragam dan saling kontra," ujar Dedi Kurnia.
Pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini menilai Kepala Negara harus tegas terkait kebijakan yang telah dikeluarkannya. Termasuk soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sempat diwacanakan oleh beberapa Menteri untuk dilonggarkan lalu ditegaskan kembali oleh Presiden bahwa belum ada relaksasi PSBB untuk saat ini.
"Seharusnya Presiden menegaskan jika semua instruksi yang wajib dipatuhi terkait PSBB melalui satu pintu, apakah Gugus Tugas atau lembaga tersendiri," tuturnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus memperbaiki cara komunikasi kebijakan hingga kekacauan publik yang akan berbuntut terhadap ketidakpatuhan masyarakat itu sendiri. Semua ini, kata Dedi Kurnia, bermula dari kesimpangsiuran kebijakan yang tidak jelas tadi.
"Satu cara, mendesak Presiden harus segera keluarkan instruksi larangan untuk pejabat negara agar tidak membuat kebijakan sendiri tanpa ada persetujuan Gugus Tugas Covid-19," tandasnya. (rmol)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Pemerintah Bikin Bingung Masyarakat, Pengamat: Jokowi Gagal Jadi Komandan yang Dipatuhi Prajuritnya yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Pemerintah Bikin Bingung Masyarakat, Pengamat: Jokowi Gagal Jadi Komandan yang Dipatuhi Prajuritnya yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa menjadi komandan yang konsisten dan tidak membingungkan masyarakat dalam menghadapi pandemik Covid-19.
Lantaran pernyataan dan kebijakan yang diambil terkadang tidak sejalan dengan para menterinya, juga berbeda dengan fakta di lapangan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).
"Persoalan besar pemerintah saat ini adalah buruknya koordinasi. Presiden gagal menjadi komandan yang dipatuhi para prajurit. Inilah kemudian yang membuat kebijakan penanganan Covid-19 beragam dan saling kontra," ujar Dedi Kurnia.
Pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini menilai Kepala Negara harus tegas terkait kebijakan yang telah dikeluarkannya. Termasuk soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sempat diwacanakan oleh beberapa Menteri untuk dilonggarkan lalu ditegaskan kembali oleh Presiden bahwa belum ada relaksasi PSBB untuk saat ini.
"Seharusnya Presiden menegaskan jika semua instruksi yang wajib dipatuhi terkait PSBB melalui satu pintu, apakah Gugus Tugas atau lembaga tersendiri," tuturnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus memperbaiki cara komunikasi kebijakan hingga kekacauan publik yang akan berbuntut terhadap ketidakpatuhan masyarakat itu sendiri. Semua ini, kata Dedi Kurnia, bermula dari kesimpangsiuran kebijakan yang tidak jelas tadi.
"Satu cara, mendesak Presiden harus segera keluarkan instruksi larangan untuk pejabat negara agar tidak membuat kebijakan sendiri tanpa ada persetujuan Gugus Tugas Covid-19," tandasnya. (rmol)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Perekonomian Tetap Tumbuh Saat Krisis Covid-19, Waketum Gerindra: Tim Ekonomi Jokowi Patut Disebut Pahlawan Rakyat
- Ruslan Buton Diserang Isu Lama, Saiful Anam: Kok Sensitif Banget Untuk Urusan Jokowi?
- YLBHI Minta Jokowi Tertibkan Buzzernya yang Keterlaluan, Denny Siregar Langsung Meradang
- Eks Bos MI6 Sebut Virus Corona Buatan Manusia Yang Dilepas Sengaja dari Laboratorium di China
- PSBB DKI Berhasil Lewati Masa Puncak Covid-19 Sekarang Melandai, Anies: Ini Bukan Kerja Sendirian, Ini Kolosal
Komentar
Posting Komentar