Pemprov DKI Disebut Tidak Punya Anggaran untuk Bansos, DPRD: Pernyataan Sri Mulyani Hoax!
Pemprov DKI Disebut Tidak Punya Anggaran untuk Bansos, DPRD: Pernyataan Sri Mulyani Hoax! - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Pemprov DKI Disebut Tidak Punya Anggaran untuk Bansos, DPRD: Pernyataan Sri Mulyani Hoax! yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Penyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai Bantuan Sosial (Bansos) kepada 1,1 juta warganya dibantah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
"Selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut. Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100 persen tidak sesuai fakta alias hoax," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/5).
Politikus Gerindra itu membantah keras tudingan Sri Mulyani, lantaran berdasarkan fakta Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan
justru lebih dulu memberikan bansos kepada warga Ibukota yang
terdampak Covid-19 ketimbang pemerintah pusat.
"Jika ada yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta lepas tanggung jawab terkait bansos, harus diluruskan dulu. Sebab, sekali lagi, justru Pemprov DKI Jakarta yang lebih dulu," tegasnya.
Tak hanya lebih dulu membagikan Bansos, Taufik turut membeberkan bahwa Pemprov DKI bahkan paling siap menghadapi pandemik Covid-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya.
"Catat itu, dan Menkeu Sri Mulyani harus tahu," tegas Ketua Gerindra Jakarta itu.
Sebelumnya, menurut Sri Mulyani, Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos dikarenakan tidak memiliki anggaran yang cukup.
Bendahara Negara itu mengaku mendapatkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," terang Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5). (rmol)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Pemprov DKI Disebut Tidak Punya Anggaran untuk Bansos, DPRD: Pernyataan Sri Mulyani Hoax! yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Pemprov DKI Disebut Tidak Punya Anggaran untuk Bansos, DPRD: Pernyataan Sri Mulyani Hoax! yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Penyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai Bantuan Sosial (Bansos) kepada 1,1 juta warganya dibantah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
"Selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut. Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100 persen tidak sesuai fakta alias hoax," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/5).
Politikus Gerindra itu membantah keras tudingan Sri Mulyani, lantaran berdasarkan fakta Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan
justru lebih dulu memberikan bansos kepada warga Ibukota yang
terdampak Covid-19 ketimbang pemerintah pusat.
"Jika ada yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta lepas tanggung jawab terkait bansos, harus diluruskan dulu. Sebab, sekali lagi, justru Pemprov DKI Jakarta yang lebih dulu," tegasnya.
Tak hanya lebih dulu membagikan Bansos, Taufik turut membeberkan bahwa Pemprov DKI bahkan paling siap menghadapi pandemik Covid-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya.
"Catat itu, dan Menkeu Sri Mulyani harus tahu," tegas Ketua Gerindra Jakarta itu.
Sebelumnya, menurut Sri Mulyani, Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos dikarenakan tidak memiliki anggaran yang cukup.
Bendahara Negara itu mengaku mendapatkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," terang Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5). (rmol)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- PA 212: Ade Armando Sudah Kurang Ajar Sekali Menghina Ulama Besar
- Diminta Sikapi Teror Ke Panitia Diskusi UGM, Ali Rif'an: Jokowi Harus Belajar Dari AS, Persoalan Kecil Bisa Jadi Besar
- IPW Minta Ruslan Buton Dibebaskan, Karena Penangkapannya Tak Punya Dasar Hukum yang Jelas
- Jauh Sebelum Ada Pandemik Covid-19, Kondisi BUMN Sudah Banyak Yang Sekarat
- Keuangan Bergantung Pajak Dan Utang, Faisal Basri: Pengelolaan Fiskal Negara Ugal-ugalan
Komentar
Posting Komentar