Haji 2020 Dibatalkan Pemerintah, PBNU: Tunggu Dulu Keputusan Arab Saudi
Haji 2020 Dibatalkan Pemerintah, PBNU: Tunggu Dulu Keputusan Arab Saudi - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Haji 2020 Dibatalkan Pemerintah, PBNU: Tunggu Dulu Keputusan Arab Saudi yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai pemerintah terburu-buru dalam memutuskan pembatalan ibadah Haji 2020. Menurut dia, seharusnya pemerintah menunggu pernyataan resmi dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.
"Kenapa mendahului keputusan pemerintah Saudi Arabia? Menurut saya, sebenarnya tunggu dulu keputusan Saudi Arabia, kalau memang sudah pemerintah Saudi Arabia menutup ibadah haji, baru kita putuskan tidak ada haji," ujar Said Aqil dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2020).
Selain itu, dia juga meyayangkan pemerintah pusat yang memutuskan secara sepihak pembatalan keberangkatan jemaah haji 2020. Said mengatakan seharusnya pemerintah berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPR terkait hal tersebut.
"Hal-hal seperti yang kita kadang menganggap terlalu terburu-buru," katanya.
Said Aqil mengatakan bahwa Indonesia telah menyelenggarakan ibadah haji sejak merdeka tahun 1945. Untuk itu, dia menilai seharusnya pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi apabila terjadi kendala dalam keberangkatan jemaah haji 2020.
"Selayaknya harus makin cerdas, semakin pintar, semakin sempurna, semakin ada antisipasi-antisipasi. Tidak hanya sekedar alasan persiapan belum, tidak sempurna, tidak siap," jelas dia.
"Tapi kalau pemerintah Saudi (yang) menutup ibadah haji, baru kita dengan pertimbangan-pertimbangan (meniadakan ibadah haji). Pemerintah Saudi belum mengeluarkan keputusan haji itu akan dilaksanakan atau ditutup," sambung Said Aqil.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razie mengumumkan pemerintah memutuskan untuk membatakalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Keputusan ini diambil karena Arab Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M hingga sekarang.
"Keputusan ini diambil dikarenakan Arab saudi takkunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara mana pun, akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan Jemaat," kata Menag Fahchrul Razie dalam jumpa persnya, Selasa (2/6/2020). [liputan6]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Haji 2020 Dibatalkan Pemerintah, PBNU: Tunggu Dulu Keputusan Arab Saudi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Haji 2020 Dibatalkan Pemerintah, PBNU: Tunggu Dulu Keputusan Arab Saudi yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai pemerintah terburu-buru dalam memutuskan pembatalan ibadah Haji 2020. Menurut dia, seharusnya pemerintah menunggu pernyataan resmi dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.
"Kenapa mendahului keputusan pemerintah Saudi Arabia? Menurut saya, sebenarnya tunggu dulu keputusan Saudi Arabia, kalau memang sudah pemerintah Saudi Arabia menutup ibadah haji, baru kita putuskan tidak ada haji," ujar Said Aqil dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2020).
Selain itu, dia juga meyayangkan pemerintah pusat yang memutuskan secara sepihak pembatalan keberangkatan jemaah haji 2020. Said mengatakan seharusnya pemerintah berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPR terkait hal tersebut.
"Hal-hal seperti yang kita kadang menganggap terlalu terburu-buru," katanya.
Said Aqil mengatakan bahwa Indonesia telah menyelenggarakan ibadah haji sejak merdeka tahun 1945. Untuk itu, dia menilai seharusnya pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi apabila terjadi kendala dalam keberangkatan jemaah haji 2020.
"Selayaknya harus makin cerdas, semakin pintar, semakin sempurna, semakin ada antisipasi-antisipasi. Tidak hanya sekedar alasan persiapan belum, tidak sempurna, tidak siap," jelas dia.
"Tapi kalau pemerintah Saudi (yang) menutup ibadah haji, baru kita dengan pertimbangan-pertimbangan (meniadakan ibadah haji). Pemerintah Saudi belum mengeluarkan keputusan haji itu akan dilaksanakan atau ditutup," sambung Said Aqil.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razie mengumumkan pemerintah memutuskan untuk membatakalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Keputusan ini diambil karena Arab Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M hingga sekarang.
"Keputusan ini diambil dikarenakan Arab saudi takkunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara mana pun, akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan Jemaat," kata Menag Fahchrul Razie dalam jumpa persnya, Selasa (2/6/2020). [liputan6]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Rizal Ramli: Di Awal Maju Mundur, Akhirnya Terserah Hukum Rimba
- Kematian Covid-19 Di AS Tembus 100 Ribu, Joe Biden: Bangsa Ini Berduka
- Jakarta Belum Siap, New Normal Bisa Berubah Jadi Bom Waktu
- Pemerintah Akan Terbitkan Utang Rp 990 Triliun Untuk Tutup Defisit APBN
- Natalius Pigai: Saya Setuju Pesantren Jadi Sentra Ekonomi Umat, Jangan Hanya Dimanfaatkan Saat Pemilu
Komentar
Posting Komentar