Politikus PDIP Sebut RUU HIP Diterjemahkan dari Pidato Bamsoet
Politikus PDIP Sebut RUU HIP Diterjemahkan dari Pidato Bamsoet - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Politikus PDIP Sebut RUU HIP Diterjemahkan dari Pidato Bamsoet yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyampaikan bahwa usulan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) merupakan usulan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Saat itu kata dia, pidato politik itu kemudian diterjemahkan oleh lembaga DPR yang kemudian masuk dalam program prioritas legislasi nasional tahun 2020.
"Munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indoensia untuk memberi penekanan pada pengunaan ideologi Pancasila," kata Basarah di Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa 16 Juni 2020.
Basarah membantah bahwa polemik mengenai RUU HIP khususnya Pasal 7 berasal dari partainya. Sebab klausul itu menyebutkan, lima sila Pancasila bakal diperinci menjadi Trisila- Ekasila atau polemik lain yang menyebutkan konsep ketuhanan yang berkebudayaan.
"Saya katakan untuk alasan etis saya tidak menyebutkan (rraksi pengusul) itu pak Karni. Tapi kami wajib menghormati bahwa 9 fraksi di Badan Legislasi memiliki hak bicara untuk mengemukakan pendapat, pikiran, konsepsi- konsepsi. Dan saya kira itu adalah konsekuensi kita bernegara hukum dan demokrasi," kata Wakil Ketua MPR itu.
Basarah juga mengatakan, RUU ini bukan untuk menafsirkan kembali Pancasila. Bahkan kata dia, partainya juga menyetujui konsideran TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang larang paham Komunisme/Marxisme-Leninisme masuk dalam RUU HIP.
Menurut dia, wacana yang berkembang itu sudah diputuskan kembali ketika terjadi pembaharuan yakni pada Ketetapan (Tap) MPR Nomor I Tahun 2003.
Saat itu partai berlogo banteng ini setuju tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS sebelumnya.
"Tidak ada lagi pintu keluar secara hukum terhadap keberadaan PKI dan ajaran Komunisme," ujar Basarah. [viva]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Politikus PDIP Sebut RUU HIP Diterjemahkan dari Pidato Bamsoet yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyampaikan bahwa usulan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) merupakan usulan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Saat itu kata dia, pidato politik itu kemudian diterjemahkan oleh lembaga DPR yang kemudian masuk dalam program prioritas legislasi nasional tahun 2020.
"Munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indoensia untuk memberi penekanan pada pengunaan ideologi Pancasila," kata Basarah di Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa 16 Juni 2020.
Basarah membantah bahwa polemik mengenai RUU HIP khususnya Pasal 7 berasal dari partainya. Sebab klausul itu menyebutkan, lima sila Pancasila bakal diperinci menjadi Trisila- Ekasila atau polemik lain yang menyebutkan konsep ketuhanan yang berkebudayaan.
"Saya katakan untuk alasan etis saya tidak menyebutkan (rraksi pengusul) itu pak Karni. Tapi kami wajib menghormati bahwa 9 fraksi di Badan Legislasi memiliki hak bicara untuk mengemukakan pendapat, pikiran, konsepsi- konsepsi. Dan saya kira itu adalah konsekuensi kita bernegara hukum dan demokrasi," kata Wakil Ketua MPR itu.
Basarah juga mengatakan, RUU ini bukan untuk menafsirkan kembali Pancasila. Bahkan kata dia, partainya juga menyetujui konsideran TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang larang paham Komunisme/Marxisme-Leninisme masuk dalam RUU HIP.
Menurut dia, wacana yang berkembang itu sudah diputuskan kembali ketika terjadi pembaharuan yakni pada Ketetapan (Tap) MPR Nomor I Tahun 2003.
Saat itu partai berlogo banteng ini setuju tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS sebelumnya.
"Tidak ada lagi pintu keluar secara hukum terhadap keberadaan PKI dan ajaran Komunisme," ujar Basarah. [viva]
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Memuat...
Demikian pembahasan tentang Politikus PDIP Sebut RUU HIP Diterjemahkan dari Pidato Bamsoet yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Komentar
Posting Komentar