Pemerintah Didikte Pengusaha, Fadli Zon Kritisi Wacana New Normal
Pemerintah Didikte Pengusaha, Fadli Zon Kritisi Wacana New Normal - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Pemerintah Didikte Pengusaha, Fadli Zon Kritisi Wacana New Normal yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi wacana pemerintah yang akan memberlakukan new normal. Pasalnya pandemi virus Korona atau Covid-19 masih merajalela.
Fadli menuturkan, pandemi ini oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional, di mana strategi yang dipilih untuk mengatasinya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020, penetapan PSBB ini kewenangannya dipegang oleh Kementerian Kesehatan.
Namun, otorisasi new normal yang dalam praktiknya bisa disebut sebagai bentuk pelonggaran terhadap PSBB, alih-alih dikembalikan ke Kementerian Kesehatan, malah dipegang oleh Gugus Tugas.
“Ini membuat organisasi pengambilan keputusan jadi tak jelas, Oleh karena itu, hasilnya sudah bisa kita lihat. Dari 102 wilayah yang diperbolehkan new normal oleh Gugus Tugas, misalnya, tak ada satupun kota di Jawa yang masuk rekomendasi, kecuali Tegal,” ujar Fadli kepada wartawan, Rabu (3/5).
Tapi anehnya, lanjut mantan Wakil Ketua DPR itu, Gubernur Jawa Barat sudah mengumumkan per 1 Juni kemarin ada 15 daerah di Jawa Barat yang boleh menerapkan new Normal.
“Ini kan jadi kacau otorisasinya,” ungkapnya.
Fadli juga menambahkan, dari sisi pengambilan keputusan dirinya melihat kalau wacana new normal ini tak banyak melibatkan pertimbangan kalangan profesi kesehatan.
“Wacana tersebut diduga lebih banyak didikte kalangan pengusaha. Padahal, bencana yang kita hadapi saat ini adalah bencana kesehatan,” katanya.
Untuk menghadapi pandemi, pemerintah seharusnya percaya pada sains serta menggunakan data yang akurat serta proporsional. Apalagi, new normal itu kan sebenarnya istilah akademis. Sehingga keputusan mengenainya juga seharusnya berpijak di atas data-data ilmiah.
“Bukan berpijak di atas harapan, apalagi atas dasar kepentingan sekelompok orang. Jangan sampai kebijakan ini hanya uji coba trial and error yang menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Fadli, sangat disayangkan kalau proses perumusan kebijakan publik oleh pemerintah masih bertumpu pada keajaiban daripada kalkulasi saintifik.
Diketahui, Presiden Jokowi mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.
Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu aparat TNI dan Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.
Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI dan Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata. (jawapos)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Pemerintah Didikte Pengusaha, Fadli Zon Kritisi Wacana New Normal yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Pemerintah Didikte Pengusaha, Fadli Zon Kritisi Wacana New Normal yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi wacana pemerintah yang akan memberlakukan new normal. Pasalnya pandemi virus Korona atau Covid-19 masih merajalela.
Fadli menuturkan, pandemi ini oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional, di mana strategi yang dipilih untuk mengatasinya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020, penetapan PSBB ini kewenangannya dipegang oleh Kementerian Kesehatan.
Namun, otorisasi new normal yang dalam praktiknya bisa disebut sebagai bentuk pelonggaran terhadap PSBB, alih-alih dikembalikan ke Kementerian Kesehatan, malah dipegang oleh Gugus Tugas.
“Ini membuat organisasi pengambilan keputusan jadi tak jelas, Oleh karena itu, hasilnya sudah bisa kita lihat. Dari 102 wilayah yang diperbolehkan new normal oleh Gugus Tugas, misalnya, tak ada satupun kota di Jawa yang masuk rekomendasi, kecuali Tegal,” ujar Fadli kepada wartawan, Rabu (3/5).
Tapi anehnya, lanjut mantan Wakil Ketua DPR itu, Gubernur Jawa Barat sudah mengumumkan per 1 Juni kemarin ada 15 daerah di Jawa Barat yang boleh menerapkan new Normal.
“Ini kan jadi kacau otorisasinya,” ungkapnya.
Fadli juga menambahkan, dari sisi pengambilan keputusan dirinya melihat kalau wacana new normal ini tak banyak melibatkan pertimbangan kalangan profesi kesehatan.
“Wacana tersebut diduga lebih banyak didikte kalangan pengusaha. Padahal, bencana yang kita hadapi saat ini adalah bencana kesehatan,” katanya.
Untuk menghadapi pandemi, pemerintah seharusnya percaya pada sains serta menggunakan data yang akurat serta proporsional. Apalagi, new normal itu kan sebenarnya istilah akademis. Sehingga keputusan mengenainya juga seharusnya berpijak di atas data-data ilmiah.
“Bukan berpijak di atas harapan, apalagi atas dasar kepentingan sekelompok orang. Jangan sampai kebijakan ini hanya uji coba trial and error yang menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Fadli, sangat disayangkan kalau proses perumusan kebijakan publik oleh pemerintah masih bertumpu pada keajaiban daripada kalkulasi saintifik.
Diketahui, Presiden Jokowi mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.
Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu aparat TNI dan Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.
Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI dan Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata. (jawapos)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Kematian Akibat Corona di AS Lampaui Korban Perang Vietnam, Ini Faktanya
- Sandiaga Uno: Pejabat Harus Pakai Akal Sehat Untuk Selamatkan Kemanusiaan
- Kehidupan Ibu Dua Anak Ini Berbalik 180 Derajat, Dia Korban Dari Teori Konspirasi Virus Corona
- Rocky Gerung: Kalau Covid-19 Bukan Senjata Kimia, Itu Untuk Menghalau Virus Bernama Manusia
- Geger, Video Kades Se Kabupaten Sukabumi Menolak Bansos Gubernur, Ridwan Kamil Akhirnya Ngaku Juga
Komentar
Posting Komentar