Kebijakan Ambigu Dari Pemerintah Dinilai Jadi Penyebab Sebaran Covid-19 Meningkat
Kebijakan Ambigu Dari Pemerintah Dinilai Jadi Penyebab Sebaran Covid-19 Meningkat - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Kebijakan Ambigu Dari Pemerintah Dinilai Jadi Penyebab Sebaran Covid-19 Meningkat yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Lonjakan kasus positif Covid-19 terjadi selama dua hari ini dinilai sebagai akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan pemerintah daerah.
Pemerhati kebijakan publik, Satyo Purwanto mengatakan bahwa lonjakan kasus Covid-19 pada Selasa (9/6) sebanyak 1.043 orang dan Rabu (10/5) sebanyak 1.241 orang merupakan akumulasi kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan pemerintah daerah.
Ada sejumlah kebijakan yang ambigu dan membuat bingung daerah, sehingga menjadikan persebaran virus corona meningkat.
"Contoh ambigunya kebijakan tersebut adalah soal aturan mudik, operasional angkutan umum massal, larangan bepergian dan pembatasan jarak fisik dan jarak sosial yang justru banyak dilanggar oleh pejabat atau institusi negara, sehingga memicu transmisi lokal," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/6).
Selain itu, kata Satyo, kebijakan transisi menuju era new normal yang tidak diikuti dengan pengawasan dan penerapan pembatasan jarak di ruang publik juga menjadi sebab dua hari ini terjadi lonjakan kasus positif Covid-19.
"Mestinya SOP komprehensif dibuatkan peraturan semacam perpres, sehingga punya daya tekan tidak sebatas imbauan, sampai saat ini masih saja terlihat tidak adanya kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah," pungkas Satyo. (Rmol)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Kebijakan Ambigu Dari Pemerintah Dinilai Jadi Penyebab Sebaran Covid-19 Meningkat yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Kebijakan Ambigu Dari Pemerintah Dinilai Jadi Penyebab Sebaran Covid-19 Meningkat yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Lonjakan kasus positif Covid-19 terjadi selama dua hari ini dinilai sebagai akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan pemerintah daerah.
Pemerhati kebijakan publik, Satyo Purwanto mengatakan bahwa lonjakan kasus Covid-19 pada Selasa (9/6) sebanyak 1.043 orang dan Rabu (10/5) sebanyak 1.241 orang merupakan akumulasi kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan pemerintah daerah.
Ada sejumlah kebijakan yang ambigu dan membuat bingung daerah, sehingga menjadikan persebaran virus corona meningkat.
"Contoh ambigunya kebijakan tersebut adalah soal aturan mudik, operasional angkutan umum massal, larangan bepergian dan pembatasan jarak fisik dan jarak sosial yang justru banyak dilanggar oleh pejabat atau institusi negara, sehingga memicu transmisi lokal," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/6).
Selain itu, kata Satyo, kebijakan transisi menuju era new normal yang tidak diikuti dengan pengawasan dan penerapan pembatasan jarak di ruang publik juga menjadi sebab dua hari ini terjadi lonjakan kasus positif Covid-19.
"Mestinya SOP komprehensif dibuatkan peraturan semacam perpres, sehingga punya daya tekan tidak sebatas imbauan, sampai saat ini masih saja terlihat tidak adanya kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah," pungkas Satyo. (Rmol)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- FITNAH KEJI Rekayasa Angka Kematian Covid di RS, Sudah Diingetin, Ehh Malah Sesumbar Bapaknya Polisi
- ASTAGHFIRULLAH... Viral Video Tik Tok... Masjid Uighur Dijadikan Tempat Pesta Pora China Komunis
- Bandarlampung Masih Zona Merah, Walikota Izinkan Warga Shalat Id Berjamaah Di Masjid
- Kuasa Hukum: Habib Bahar Dijemput Ratusan Polisi Bersenjata Lengkap
- Jawaban Mengejutkan, Anak Palestina Ditanya Apa IBU KOTA ISRAEL
Komentar
Posting Komentar