Ketum LMND: Pancasila Sekarang Hanya Dijadikan Jargon Kekuasaan
Ketum LMND: Pancasila Sekarang Hanya Dijadikan Jargon Kekuasaan - Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Islam Update 24 Jam. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk sekedar mampir di situs kami ini.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Ketum LMND: Pancasila Sekarang Hanya Dijadikan Jargon Kekuasaan yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin dinilai sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah.
Mulai dari adanya sejumlah RUU bermasalah yang dikebut untuk diloloskan di DPR RI saat situasi pandemik Covid-19. Hingga upaya pembungkaman kebebasan berpendapat di ruang-ruang akademik seperti terjadi di Fakultas Hukum UGM Jogjakarta hanya karena diskusi bertema pemakzulan presiden.
Begitu kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muhammad Asrul saat mengisi diskusi daring bertajuk "Pancasila dan Kebebasan Berpendapat. Demokrasi Ala New Normal" yang diikuti oleh organisasi mahasiswa yang tergabung tergabung dalam Cipayung Plus, Sabtu (6/6).
"Memang Pancasila sekarang hanya dijadikan sebagai jargon kekuasaan, “Saya Indonesia, Saya Pancasila", tapi dalam riil kebijakan-kebijakan dari pemerintah perlu adanya koreksi-koreksi dan itu memang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara dan gerakan mahasiswa," tegas Asrul.
Bagi organisasi gerakan mahasiswa LMND, kata Asrul, problem mendasar yang terjadi di tanah air adalah karena telah meninggalkan Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri sebagai acuan untuk hidup berbangsa dan bernegara.
"Melihat itu saya mulai menyadari argumentasi saya bahwa situasi ekonomi kita sekarang ini sangat cukup mengkhawatirkan, tingkat ketimpangan sosial ketimpangan ekonomi cukup luas ini disebabkan oleh penguasaan aset-aset strategis bangsa Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang," tuturnya.
Asrul mengatakan, Pasal 33 UUD 1945 misalnya, yang mengatur kegiatan ekonomi dan hajat hidup orang banyak yang seharusnya aset-aset strategis negara dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Asrul menambahkan, mengutip data terbaru data BPS yang menyebutkan bahwa 1 persen orang Indonesia menguasai 46 persen aset-aset strategis nasional. Hal ini, tekannya, mengindikasikan Pancasila dan UUD 1945 tidak diindahkan oleh negara.
"Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam sila-sila Pancasila ini tidak mampu dijalankan atau diimplementasikan oleh rezim Jokowi-Maruf Amin ini," ujarnya.
"Kerentanan situasi ekonomi ini sebenarnya akar problemnya adalah haluan ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi ini adalah haluan ekonomi yang sangat-sangat neoliberal. Dan itu punya konsekuensi yang terjadi sekarang ini. Kita tidak menginginkan ada aset strategis bangsa ini dikuasai oleh segelintir orang sekelompok orang yang memiliki akses kekuasaan akses ekonomi saja," demikian Asrul. (rmol)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
Demikian pembahasan tentang Ketum LMND: Pancasila Sekarang Hanya Dijadikan Jargon Kekuasaan yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat mengobati rasa penasaran Sobat mengenai kabar atau berita yang sedang sobat cari.
Kedepannya kami akan terus menambah artikel kami, untuk itu tetap pantau terus situs Islam Update 24 Jam ini. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh, sampai ketemu di postingan kami selanjutnya. Salam sejahtera.
Dalam kesempatan ini kita akan mengupas tentang Ketum LMND: Pancasila Sekarang Hanya Dijadikan Jargon Kekuasaan yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Diharapkan postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.
Pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin dinilai sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah.
Mulai dari adanya sejumlah RUU bermasalah yang dikebut untuk diloloskan di DPR RI saat situasi pandemik Covid-19. Hingga upaya pembungkaman kebebasan berpendapat di ruang-ruang akademik seperti terjadi di Fakultas Hukum UGM Jogjakarta hanya karena diskusi bertema pemakzulan presiden.
Begitu kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muhammad Asrul saat mengisi diskusi daring bertajuk "Pancasila dan Kebebasan Berpendapat. Demokrasi Ala New Normal" yang diikuti oleh organisasi mahasiswa yang tergabung tergabung dalam Cipayung Plus, Sabtu (6/6).
"Memang Pancasila sekarang hanya dijadikan sebagai jargon kekuasaan, “Saya Indonesia, Saya Pancasila", tapi dalam riil kebijakan-kebijakan dari pemerintah perlu adanya koreksi-koreksi dan itu memang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara dan gerakan mahasiswa," tegas Asrul.
Bagi organisasi gerakan mahasiswa LMND, kata Asrul, problem mendasar yang terjadi di tanah air adalah karena telah meninggalkan Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri sebagai acuan untuk hidup berbangsa dan bernegara.
"Melihat itu saya mulai menyadari argumentasi saya bahwa situasi ekonomi kita sekarang ini sangat cukup mengkhawatirkan, tingkat ketimpangan sosial ketimpangan ekonomi cukup luas ini disebabkan oleh penguasaan aset-aset strategis bangsa Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang," tuturnya.
Asrul mengatakan, Pasal 33 UUD 1945 misalnya, yang mengatur kegiatan ekonomi dan hajat hidup orang banyak yang seharusnya aset-aset strategis negara dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Asrul menambahkan, mengutip data terbaru data BPS yang menyebutkan bahwa 1 persen orang Indonesia menguasai 46 persen aset-aset strategis nasional. Hal ini, tekannya, mengindikasikan Pancasila dan UUD 1945 tidak diindahkan oleh negara.
"Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam sila-sila Pancasila ini tidak mampu dijalankan atau diimplementasikan oleh rezim Jokowi-Maruf Amin ini," ujarnya.
"Kerentanan situasi ekonomi ini sebenarnya akar problemnya adalah haluan ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi ini adalah haluan ekonomi yang sangat-sangat neoliberal. Dan itu punya konsekuensi yang terjadi sekarang ini. Kita tidak menginginkan ada aset strategis bangsa ini dikuasai oleh segelintir orang sekelompok orang yang memiliki akses kekuasaan akses ekonomi saja," demikian Asrul. (rmol)
BANYAK DISUKAI PEMBACA :
- Perekonomian Tetap Tumbuh Saat Krisis Covid-19, Waketum Gerindra: Tim Ekonomi Jokowi Patut Disebut Pahlawan Rakyat
- Pemilih Gerindra Kecewa dengan Serangan Jubir Gerindra Kepada PKS
- Laporan Ustadz Maaher Ditindaklanjuti, Abu Janda Makin Panik !!
- PSBB Transisi, DPRD DKI Minta Agar New Normal Tak Jadi New Problem, Langkah Ini Mesti Diterapkan
- PSBB DKI Berhasil Lewati Masa Puncak Covid-19 Sekarang Melandai, Anies: Ini Bukan Kerja Sendirian, Ini Kolosal
Komentar
Posting Komentar